TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta mempertanyakan pengakuan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi yang belum menerima draf revisi rancangan anggaran KUA PPAS 2020.
"Sudah saya klarifikasi yang mana pak ketua yang belum saya berikan, sudah kita sampai Sekretaris Dewan, apakah pak ketua sudah terima dijawab sudah," kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 7 November 2019.
Saefullah mengatakan draf revisi sudah diberikan oleh DKI pada Rapat Badan Anggaran dengan DPRD pada bulan lalu. Revisi tersebut berisi rancangan APBD 2020 DKI yang nilainya turun dari Rp 95 triliun menjadi Rp 89 triliun.
Menurut Saefullah, sejak awal DKI menyerahkan KUA PPAS dalam bentuk soft dan hard copy. Berkas tersebut sudah diberikan sejak Juli lalu.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sebelumnya mengatakan pihaknya kesulitan melakukan pembahasan anggaran karena Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum memberikan draf anggaran terbaru. "Saya pun belum mendapat draf KUA PPAS tahun 2020 yang sudah direvisi. Karenanya dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka agar kita bahas bersama dan sahkan sesuai dengan ketentuan," kata dia.
Saat ini, pembahasan anggaran di tingkat komisi telah usai. Di tengah pembahasan itu, sempat muncul polemik mengenai anggaran janggal seperti pembelian lem aibon Rp 82 miliar dan pulpen Rp 123 miliar. DPRD pun merecanakan pembahasan akan dilanjutkan ke rapat badan anggaran pekan depan.
